Soal Kasus Tumpahan Minyak Montara, Luhut Kesal: Harusnya Selesai Sebelum Zaman Jokowi

PEMERINTAH Indonesia terus mengupayakan penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara yang terjadi sejak 21 Agustus 2009. Ketika itu anjungan anjungan minyak di lapangan Montara milik PTT Exploration and Production (PTTEP) meledak di lepas landas kontinen Australia.

Alhasil, tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter pun mengalir ke Laut Timor selama 74 hari. Tumpahan minyak tersebut bahkan berdampak hingga ke pesisir Indonesia.

Kasus tumpahan minyak Montara berjalan cukup panjang. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sempat kesal.

BACA JUGA: Pemerintah Putuskan Tak Larang Mudik, Ini Kata Luhut Binsar Panjaitan

“Dulu juga saya terus terang saya kesal. Karena harusnya selesai sebelum zaman Jokowi. Tapi sudahlah, kita nggak usah cari yang lalu,” kata Luhut dalam konferensi pers di gedung Kemenko Marves, Kamis (24/11/2022).

Luhut menambahkan, meskipun ada pergantian kepemimpinan, pemerintah bakal terus memperjuangkan kasus ini. Seperti diketahui, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lengser pada tahun 2024.

“Sekarang kalau pun nanti bergantian pemerintahan yang akan datang, ya nggak apa-apa kita terusin. Karena ini kan melindungi lingkungan dan rakyat kita, nggak boleh main-main,” tegas luhut.

Adapun PTTEP disebut bersedia membayar ganti rugi sebesar AUD 192,5 juta atau US$ 129 juta. Jika dirupiahkan jumlahnya setara Rp 2,02 triliun (kurs Rp 10.500/ AUD 1).

Rencananya, masing-masing nelayan yang terdampak akan memperoleh AUD 6 ribu-AUD 7 ribu. Jumlah ini setara dengan Rp 63 juta-Rp 73,5 juta. Diperkirakan ada lebih dari 15 ribu nelayan yang terdampak kasus tumpahan minyak Montara.

BACA JUGA: Luhut Bingung, Tiket Pesawat Mahal padahal Pemerintah sudah Turunkan Harga Avtur 

Luhut mengatakan, kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi dunia, apalagi yang menyangkut dengan lingkungan. Ia Juga menegaskan Indonesia adalah negara yang tidak bisa dikelabui.

“Orang luar lihatnya Indonesia bisa dibodoh-bodohin, tidak. Standar internasional berlaku. Kita nggak boleh ngarang tuntutan yang tidak benar, semua harus proporsional dan data benar,” pungkasnya. []

SUMBER: DETIK

Related posts

Leave a Comment